Judul Skripsi Hukum Pidana yang Belum Dipakai

Halo sobat jurnalteman! Bagi Anda yang sedang mencari informasi mengenai Judul Skripsi Hukum Pidana yang Belum Dipakai, Anda wajib untuk simak artikel ini lebih lanjut sekarang juga!

Dalam dunia akademis, penelitian skripsi adalah tahapan penting bagi mahasiswa program studi Hukum Pidana. Memilih judul skripsi yang belum dipakai menjadi tantangan tersendiri karena mengharuskan untuk menemukan ide yang unik, relevan, dan memberikan kontribusi baru bagi bidang tersebut. Dengan perkembangan zaman dan kompleksitas isu hukum yang terus berubah, ide-ide baru perlu diperkenalkan. Artikel ini akan membahas judul skripsi Hukum Pidana yang belum dipakai, membahas relevansi tiga topik terkait, dan memberikan kesimpulan terkait urgensi ide-ide inovatif dalam riset akademik.

1. Relevansi Sistem Hukum Pidana Terhadap Era Digital

Dalam era digital, kejahatan mengalami transformasi signifikan. Hal ini menuntut perhatian terhadap pengembangan sistem hukum pidana yang dapat menangani kasus-kasus baru seperti kejahatan cyber, pencucian uang digital, dan privasi data. Judul skripsi seperti “Implikasi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Cyber di Era Digital” atau “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Ranah Digital” dapat menjadi ide yang relevan untuk diteliti.

2. Peran Hukum Pidana dalam Perlindungan Lingkungan

Penghancuran lingkungan adalah isu global yang semakin mendesak perhatian. Skripsi yang membahas tentang “Penerapan Sanksi Hukum Pidana dalam Kasus Kerusakan Lingkungan” atau “Peran Restorative Justice dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan” dapat menjadi kontribusi berharga dalam memperkuat perlindungan lingkungan melalui instrumen hukum.

3. Pengaruh Globalisasi terhadap Kriminalitas Transnasional

Fenomena globalisasi telah memperluas jangkauan kegiatan kriminal melintasi batas negara. Hal ini memicu perlunya penelitian tentang “Peran Hukum Pidana dalam Mengatasi Kriminalitas Transnasional” atau “Kolaborasi Hukum Pidana Antar Negara dalam Menghadapi Tantangan Kriminalitas Global”. Riset-riset semacam ini dapat memberikan wawasan baru tentang cara mengatasi masalah kriminalitas yang melintasi batas negara.

Berikut adalah 100 Judul Skripsi Hukum Pidana yang Belum Dipakai

Judul Skripsi Hukum Pidana yang Belum Dipakai

Nah langsung saja tanpa basa-basi lagi berikut adalah contoh judul skripsi hukum pidana yang belum dipakai yang bisa Anda jadikan sebagai referensi!

Sumber : skripsijurusanhukumpidana.weebly.com

Contoh 1 – 25 Judul Disertasi Hukum Pidana

  • Analisis kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana pencurian mobil
  • Investigasi kejahatan pencurian dengan kekerasan: Perspektif kebijakan polisi
  • Analisis hukum penerapan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tindak pidana
  • Kajian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Keputusan Kajian Nomor 600/PID.B/2009/PN.Mdn)
  • Analisis Hukum mengenai Adanya Ciri-ciri Ilegal dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006
  • Fungsionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Hubungannya dengan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Penerapan Peraturan Daerah yang Memiliki Sanksi Pidana di Provinsi Jawa Barat
  • Analisis tanggung jawab penyidik ​​kepolisian terkait salah penangkapan atau kesalahan persona
  • Kebijakan Peradilan Pidana dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Kota Pontianak Kalimantan Barat)
  • Peran jaksa dalam melaksanakan putusan hakim dalam perkara pidana
  • Analisis alasan pengadilan menjatuhkan hukuman mati
  • Fungsionalisasi sistem pembinaan narapidana dalam perwujudan tujuan pemasyarakatan
  • Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan di bidang perbankan
  • Profesionalisme dan independensi kepolisian di bidang penyidikan sebagai subsistem peradilan pidana
  • Kebijakan perundang-undangan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dan penerapannya
  • Tinjauan kritis terhadap beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi
  • Kebijakan Peradilan Pidana dalam Menangani Kejahatan Sh di Bidang Merek
  • Perlindungan hukum bagi korban kejahatan kekerasan yang mengakibatkan kematian
  • Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dan pengangkutan kayu ilegal menurut undang-undang no. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  • Akibat Hukum Penyitaan Secara Ilegal Secara hukum, tersangka berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi melalui lembaga praperadilan.
  • Kajian hukum mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah (Studi pada Satlantas Polrestabes Medan)
  • Penerapan denda dalam hukum pidana (studi pelanggaran lalu lintas di Medan)
  • Analisis hukum terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemalsuan surat
  • Tinjauan hukum terhadap pengaturan pidana dalam kasus pencurian dengan kekerasan
  • Analisis hukum terhadap aspek pembuktian dalam perkara pencemaran nama baik
  • Analisis hukum tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan identitas

Contoh 26 – 50 Judul Disertasi Hukum Pidana

  • Tanggung jawab pidana anggota Abri dalam kasus penuntutan terhadap warga sipil.
  • Analisis Penerapan Sistem Saksi Rahasia dalam Penegakan Hukum Pidana
  • Pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP.
  • Lembaga praperadilan sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan hukum pidana dalam rangka pelaksanaan hak asasi manusia
  • Hambatan Poligami Bagi Laki-Laki Muslim Setelah berlakunya UU No. 1/1974 Mengingat pasal 279
  • Keberadaan dan Implementasi UU No. Ll/Pnps/1963 Tentang pemberantasan kegiatan subversif sebagai sumber hukum positif di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
  • Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Perspektif Pidana
  • Penegakan hukum pidana dalam kasus penggelapan yang dilakukan pejabat publik
  • Analisis Terhadap Putusan Sanksi Pidana Malpraktik yang Dilakukan Berdasarkan Sektor (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri X)
  • Analisis Penerapan Asas Ketelitian Dalam Penegakan Hukum Pidana
  • Analisis Putusan MA dalam Proses Peninjauan Kembali Menolak Hukuman Mati Terdakwa Hengky Gunawan Karena Kasus Narkoba
  • Kebijakan hukum pidana Asas tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat salah dalam perspektif reformasi hukum pidana.
  • Analisis Putusan Sanksi Pidana Malpraktik yang Dilakukan Berdasarkan Sektor (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri X)
  • Analisis Putusan MA dalam Proses Peninjauan Kembali Menolak Hukuman Mati Terdakwa Hanky ​​​​​​Gunawan Karena Pelanggaran Narkoba
  • Tinjauan Hukum Komparatif Perlindungan Hukum Bagi Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan AsasKesetaraan di Depan Hukum
  • Analisis Upaya Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Orang di Indonesia
  • Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dari Perspektif Hukum Pidana
  • Analisis Penerapan Sistem Penangkapan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia
  • Alternatif solusi dalam kasus kejahatan pencurian mobil
  • Analisis pengaruh keberadaan dewan pengawas terhadap pencegahan tindak pidana korupsi
  • Analisis Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana
  • Analisis Hukum Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Surat Keputusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel )
  • Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)
  • Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Penipuan dengan Menggunakan Lowongan Palsu (Studi Kasus Nomor 456/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)

Contoh 51 – 75 Judul Skripsi Hukum Pidana

  • Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri X Nomor 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.).
  • Analisis Upaya Pemerintah Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
  • Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri X Nomor 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.).
  • Keberadaan dan Implementasi UU No. Ll/Pnps/1963 Tentang Berakhirnya Kegiatan Subversif Sebagai Sumber Hukum Positif di X
  • Akibat Hukum Penyitaan Secara Ilegal Secara hukum, tersangka berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi melalui lembaga praperadilan.
  • Kebijakan non-punitif dalam menangani kejahatan perbankan (kajian tentang lembaga mediasi bank dalam penyelesaian sengketa perbankan
  • Konsolidasi perkara gugatan ganti rugi Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Perbuatan melawan hukum yang bersifat material mempunyai fungsi positif dan negatif dalam tindak pidana korupsi
  • Analisis tanggung jawab penyidik ​​kepolisian terkait salah penangkapan atau kesalahan persona
  • Kajian hukum mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah (Studi pada Satlantas Polrestabes Medan)
  • Penerapan denda dalam hukum pidana (studi pelanggaran lalu lintas di Medan)
  • Analisis Hukum Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksual
  • Tinjauan hukum tentang pengaturan pembebasan bersyarat dalam sistem peradilan pidana
  • Analisis hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam perkawinan
  • Tinjauan Hukum Kejahatan Judi Online di Indonesia
  • Analisis hukum tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan identitas
  • Tinjauan hukum terhadap pengaturan aspek sanksi hukum dalam perkara tindak pidana perjudian
  • Analisis kebijakan pemerintah dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkoba pada remaja
  • Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam hal tidak dikeluarkannya bukti kepemilikan sah atas jual beli mobil Tahan.
  • Analisa Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN PGP Terhadap Perkara Tindak Pidana Penuntutan yang Menimbulkan Luka Berat
  • Analisa Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Minuman Olahan Arak Tanpa Izin Edar
  • Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 188/Pid.B/LH/2020/PN SGL tentang perkara pidana perambahan hutan untuk kegiatan penambangan liar
  • Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.14/PID-SUS2018/PT.BBL tentang tindak pidana pemilu
  • Efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (laporan polisi nomor: B 71/II/2020/SPKT/RES PKP/20 Februari 2020)
  • Kajian penerapan syarat formil dan materiil surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan akibat hukumnya jika hakim dinyatakan melakukan pencemaran nama baik (Studi kasus kasus korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa Abudllah Puteh).

Contoh 76 –100 Judul Skripsi Hukum Pidana

 

  • Kebijakan non-punitif dalam menangani kejahatan perbankan (kajian tentang lembaga mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa perbankan.
  • Harmonisasi antara kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan tindak pidana korupsi di X
  • Kebijakan hukum pidana dalam implementasinya, nilai keadilan dan kepastian hukum (studi kasus pencemaran nama baik).
  • Kebijakan peradilan pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan kejahatan
  • Analisis Hukum Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
  • Analisis hukum terhadap aspek pembuktian dalam perkara pencemaran nama baik
  • Tinjauan hukum kejahatan perdagangan orang di Indonesia
  • Relevansi penggunaan teknologi dalam memerangi kejahatan siber di Indonesia.
  • Harmonisasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPC) dalam penyidikan tindak pidana korupsi dalam Kebijakan Hukum Pidana X dalam pelaksanaannya, nilai keadilan dan kepastian hukum (studi kasus pencemaran nama baik).
  • Kebijakan peradilan pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan kejahatan
  • Bukti adanya tindak pidana pencemaran nama baik untuk kepentingan umum dan pemaksaan membela diri (studi kasus putusan nomor 47/Pid.B/2020/Pn Bl.)
  • Penegakan Hukum pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Tanpa Korban (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang)
  • Penegakan hukum oleh satgas pembersihan pungutan liar untuk memberantas tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Kota Pangkalpinang
  • Penegakan hukum pidana oleh Dinas Perhubungan (LLAJ) sebagai penyidik ​​pegawai negeri sipil (PPNS) terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
  • Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan Benteng Toboali sebagai situs bernilai tinggi ditinjau dari undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010
  • Penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pangkalpinang
  • Analisis Hukum Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
  • Kebijakan hukum pidana Asas tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif reformasi hukum pidana pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP.
  • Analisa Hukum Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan
  • Kebijakan hukum pidana Asas tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa ciri-ciri yang salah dalam perspektif
  • Pembatalan Izin Usaha Penerbitan Pers Majalah Mingguan Tempo, Editor, dan Tabloid Detik serta Masalah Hukum.
  • Penerapan hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di tingkat penyidikan (studi kasus di Poltabes Surabaya).
  • Penerapan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP tentang Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik ​​(Studi pada Kejaksaan Negeri Pontianak).
  • Pelaksanaan penyidikan praperadilan terkait permasalahan hak asuh tersangka tindak pidana pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Sleman.
  • Penerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam penyidikan perkara pidana pencurian.

Kesimpulan

Dalam menentukan judul skripsi Hukum Pidana, penting untuk mempertimbangkan relevansi, inovasi, dan kontribusi terhadap bidang studi tersebut. Ide-ide baru dalam penelitian akademis menjadi kunci dalam menjawab tantangan hukum yang terus berkembang. Melalui judul skripsi yang belum dipakai namun relevan dengan dinamika zaman, mahasiswa dapat memberikan sumbangan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

FAQ:

1. Bagaimana menemukan ide judul skripsi Hukum Pidana yang belum dipakai?

Untuk menemukan ide judul skripsi yang belum dipakai, Anda dapat melakukan riset literatur, berdiskusi dengan dosen pembimbing, mengikuti perkembangan isu-isu hukum terkini, dan mempertimbangkan permasalahan hukum yang belum banyak diteliti.

2. Mengapa penting untuk memilih judul skripsi yang inovatif?

Judul skripsi yang inovatif dapat memberikan kontribusi baru bagi bidang studi Hukum Pidana, membuka wawasan baru, dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang kompleks. Inovasi dalam riset akademis merupakan kunci dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

3. Bagaimana menilai relevansi sebuah judul skripsi dengan perkembangan zaman?

Untuk menilai relevansi sebuah judul skripsi, perlu melihat sejauh mana judul tersebut mencakup isu-isu aktual, menawarkan solusi atau kontribusi baru terhadap permasalahan yang ada, serta dapat mengikuti perkembangan hukum yang terus berubah dengan zaman. Diskusi dengan dosen pembimbing dan pemantauan terhadap tren hukum dapat membantu dalam menilai relevansi sebuah judul skripsi.