Judul Skripsi Hukum Pidana Korupsi

Selamat datang di jurnalteman.com, pada pembahasan ini kami akan memberikan Anda informasi terkait juduk skripsi hukum pidana korupsi! penasaran seperti apa pembahasannya? silahkan baca dibawah ini!

Skripsi adalah karya ilmiah yang menjadi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Dalam ranah hukum, terdapat beragam topik yang dapat dijadikan sebagai fokus utama penelitian, salah satunya adalah hukum pidana korupsi.

Kajian ini menjadi sangat relevan di tengah munculnya berbagai kasus korupsi yang terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam skripsi Hukum Pidana Korupsi, penulis akan membahas secara mendalam mengenai aspek-aspek yang terkait dengan kejahatan ini.

Pengertian Hukum Pidana Korupsi

Hukum pidana korupsi adalah bagian dari hukum pidana yang menangani tindakan kriminal yang berkaitan dengan korupsi. Korupsi sendiri didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan umum.

Tindakan ini dapat meliputi suap, penyuapan, penggelapan, mark-up proyek, manipulasi keuangan, dan tindakan korupsi lainnya. Hukum pidana korupsi bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi guna menjaga keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Korupsi

• Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme (kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 391/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.)
• Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Narkoba (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus.Anak/2017/PN-Mdn)
• Tinjauan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi Kasus Putusan No. 2/Pid.B.Anak/2015/PN-Tjb)
  Kejahatan dan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana narkoba di wilayahnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 17/Pid.B/2014/PN.Sbg)
• Penerapan sanksi pidana dan restitusi terhadap pelanggar yang ikut serta dalam tindak pidana perdagangan orang (Keputusan Studi nomor 1237/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim)
• Analisa Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn)
• Alasan yang meringankan hukuman rekan keadilan dalam pengungkapan suatu hukum pidana
• Aborsi ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam
• Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi (Keputusan Studi nomor 57/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr.)
• Penerapan Hukum Pidana pada Anak di Bawah Umur yang Menjadi Kurir Narkotika (Studi Keputusan No. 6/Pid.Sus Anak/2019/PN MDN)
• Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian SK NO.724/PID.SUS/2014/PN.JKT.UTR dan SK NO.725/PID.SUS/2014/PN.JKT.UTR)
• Urgensi Kejaksaan dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi (Peninjauan Kembali Putusan Nomor 48/Pid.sus-TPK/2016/PT.DKI.)
• Perlindungan hukum terhadap anak nakal melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Putusan Pengadilan Tipikor di Indonesia
• Pengampunan yang dilakukan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana dipertimbangkan dari Hukum Pidana Islam dan Rancangan KUHP sebagai pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan.
• Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Koperasi Pelayanan dalam Tindak Pidana Pungli
• Tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian data nasabah bank dengan metode skimming ditinjau berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
• Politik Hukum dalam KUHP Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama
• Perampasan harta kekayaan negara dari hasil penipuan dan pencucian uang
• Tinjauan Hukum Dispartia Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” (PUTUSAN STUDI No. 253/Pid.B/2014/PN.Kbu dan Putusan No. 157 K/Pid/2015/PN.Kbu. dan Putusan No.15/ Pid.B/ 2016 /PN.Kbu.)
• Analisis hukum pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana keikutsertaan anak dalam penyalahgunaan narkoba (putusan studi nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDN)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyembunyian Asal Usul Perkawinan (Studi dengan SK No: 728/Pid.B/2019/PN.Pdg, SK No: 2924/Pid.B/2018/PN.Mdn, dan SK No. : 1185/Pid.B/2017/PN.Mdn)
• Penerapan hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana meminum Khamar berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
• Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penodaan agama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 31/Pid.B/2016/PN-Skg)

• Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan (Studi Keputusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mdn)
• Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan disertai mutilasi dari segi hukum pidana dan kriminologi (Studi Kasus NO.774 K/PID.SUS/2015)
• Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi (putusan studi nomor 01/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MME)
  Analisis hukum terhadap putusan hakim dalam memidana pelaku pengguna alat tangkap ikan ilegal (Studi Putusan nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbg)
  Peran Bareskrim Polri dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Polres Sibolga)
  Analisis hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang
  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kemanusiaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.388/Pid.Sus/2018/PN-Mdn dan No.1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn)
• Sistem pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sehubungan dengan hukum acara pidana
  Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari segi kriminologi (Studi Keputusan No. 123 K/PID/2019)
• Analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana tidak melaporkan penemuan benda cagar budaya berdasarkan undang-undang no. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (penelitian di Kota Banda Aceh)
• Tanggung jawab Kejaksaan atas pemulihan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi
• Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan dalam perspektif kriminologi (Studi Keputusan No.1005/Pid.B/2018/PN Mdn)
• Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Keputusan Studi nomor 48/PID.SUS-ANAK/2019/PN MDN)
• Pertanggungjawaban pidana pelaku terorisme dan upaya penanggulangannya dilihat dari segi kriminologi (Keputusan Studi Nomor 79/PId.Sus/2014/PN.Jkt.Timur)
• Implementasi UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
• Politik hukum pidana terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh atlet pada cabang olahraga sepak bola (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 319/Pid.b/2009.PN.Ska.)
• Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak (Studi Keputusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bnj)
  Tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian (Studi Putusan PN Batam No. 635/PID.SUS/2018/PN BTM)
• Analisis hubungan keputusan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan rumusan alasan tidak adanya ancaman pidana mati (Studi putusan nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Tjb)
• Penerapan hukum pidana militer dalam kasus tindak pidana desersi masa damai yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia di Ajendam I/Bukit Barisan
• Analisa Hukum Tindak Pidana Judi di Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dengan KUHP
• Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal kejahatan bank dan pemalsuan dokumen (Studi Keputusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/Jkt-Pst)
• Tindak pidana penghinaan terhadap presiden melalui media sosial (Putusan Studi No.98/Pid.Sus/2019/PN Mdn).
• Kebijakan pidana untuk memulihkan keuangan publik dalam tindak pidana korupsi (Studi kasus: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
• Tinjauan tuntutan pidana atas tindak pidana malpraktik medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (Studi putusan nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)
• Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan tidak senonoh (penganiayaan) berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014
• Penerapan sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana peredaran narkoba di wilayah hukum Kota Tanjung Balai
• Peran Jaksa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 di Kejaksaan Negeri Binjai

Kesimpulan

Skripsi Hukum Pidana Korupsi menjadi wadah penting untuk menjelajahi dan menganalisis berbagai aspek terkait permasalahan korupsi yang terjadi dalam masyarakat. Melalui penelitian yang mendalam, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum yang lebih baik dalam mengatasi masalah korupsi. Pentingnya pembahasan hukum pidana korupsi tidak hanya sebagai kajian akademis tetapi juga sebagai langkah konkret dalam memerangi kejahatan yang merugikan banyak pihak.